Semarang, The Indonesian Time - Provinsi Jawa Tengah kembali menegaskan perannya sebagai salah satu episentrum perekonomian nasional. Pada periode Januari hingga Agustus 2025, Jawa Tengah mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbesar di Indonesia, yakni sebesar Rp30,48 triliun yang disalurkan kepada lebih dari 590 ribu debitur. Secara nasional, realisasi penyaluran KUR sejak Januari hingga 31 Agustus 2025 telah mencapai Rp180,01 triliun atau 62,62% dari target tahun 2025 sebesar Rp287,47 triliun, dengan jumlah debitur mencapai 3,07 juta debitur. Dengan capaian tersebut, Jawa Tengah tidak hanya menjadi tulang punggung pertumbuhan UMKM, tetapi juga berperan sebagai motor penggerak ketahanan ekonomi nasional sekaligus pendorong pengembangan industri padat karya.
Kinerja ekonomi Provinsi Jawa Tengah terus menunjukkan pertumbuhan yang solid dan konsisten. Pada triwulan II 2025, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tumbuh sebesar 5,28% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12%. Dengan capaian tersebut, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah termasuk ke dalam provinsi dengan kontribusi tertinggi keempat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8,25%. Sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan II 2025 disumbang oleh sektor pertanian dan industri pengolahan sebesar 0,14% dan 1,43%.
Provinsi Jawa Tengah merupakan penghasil padi terbesar ketiga di Indonesia dengan total produksi padi Januari hingga Oktober 2025 diperkirakan sebesar 8,6 juta ton. Selain itu, Jawa Tengah juga merupakan provinsi berbasis industri dengan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Jawa Tengah mencapai 33,34%. Sektor pertanian dan industri pengolahan Jawa Tengah berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan dan menjadi pusat industri berbasis padat karya.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, menegaskan bahwa Pemerintah berkomitmen mengoptimalkan penyaluran Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Kredit Alsintan) serta Kredit Industri Padat Karya (KIPK). Upaya ini menurutnya tidak hanya bertujuan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha produktif, tetapi juga memastikan bahwa program dapat berjalan efektif melalui sinergi erat antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, lembaga keuangan penyalur, perusahaan penjamin/asuransi kredit, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Kolaborasi yang terpadu antar-stakeholder menjadi kunci agar Kredit Alsintan dan KIPK benar-benar mampu mendukung produktivitas, meningkatkan daya saing, dan memperkuat struktur perekonomian nasional,” ujar Deputi Ferry dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Penyaluran Kredit Alsintan dan Kredit Industri Padat Karya di Semarang, Selasa (9/09).
Saat ini, Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM berperan penting dalam mengoordinasikan berbagai skema pembiayaan yang ditujukan bagi sektor produktif. Skema tersebut mencakup KUR (termasuk KUR untuk petani tebu rakyat), Kredit Alsintan, KIPK, dan Kredit Program Perumahan (KPP). Kehadiran beragam instrumen pembiayaan ini merupakan komitmen Pemerintah dalam memperluas akses permodalan yang diarahkan untuk memperkuat daya saing pelaku usaha, mendukung ketahanan pangan, serta mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh daerah.
Kegiatan FGD Optimalisasi Penyaluran Kredit Alsintan serta KIPK ini merupakan seri kedua setelah kegiatan yang sama dilaksanakan di Jawa Barat. Penyelenggaraan FGD ini menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah dalam mendorong percepatan penyaluran Kredit Alsintan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2023 yang kemudian diubah melalui Permenko Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian. Selain itu, kegiatan FGD ini juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyosialisasikan Permenko Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Industri Padat Karya.
Kredit Usaha Alsintan dengan plafon di atas Rp500 juta hingga Rp2 miliar dan suku bunga sebesar 3% diinisiasi untuk mendukung modernisasi Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) serta meningkatkan hasil produksi pertanian. Hingga 8 September 2025, realisasi penyaluran Kredit Alsintan telah mencapai Rp37,92 miliar yang disalurkan kepada 53 debitur. Penyaluran tersebut didominasi oleh BPD Sulselbar dengan total sebesar Rp23,53 miliar.
Sementara itu, payung hukum implementasi Kredit Industri Padat Karya (KIPK) sudah ditetapkan termasuk Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 34 Tahun 2025 tentang Kriteria Penerima Kredit Industri Padat Karya, serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Industri Padat Karya.
Program Kredit Industri Padat Karya (KIPK) sendiri hadir untuk mendukung kebutuhan pembiayaan dalam rangka revitalisasi mesin, dengan plafon di atas Rp500 juta hingga Rp10 miliar. Pemerintah memberikan subsidi bunga sebesar 5% guna meringankan beban pelaku usaha padat karya yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman, tekstil, pakaian jadi, kulit, barang dari kulit, alas kaki, furnitur, hingga mainan anak.
Kegiatan FGD di Jawa Tengah ini juga merupakan bagian dari rangkaian kegiatan “KUR The Next: Adaptive and Integrative” yang didukung oleh Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Jamkrindo, Askrindo, BTN, BPD Bali, Bank Nagari, KSP Guna Prima Dana, Bank Jatim, BSI, BNI, Askrindo Syariah, Jamkrindo Syariah, Bank Kaltimtara, Jamkrida Bali Mandara, Bank National Nobu, BPD Kalimantan Barat, BPD Sumatera Utara, Bank Jateng, BCA, Bank DKI, BPD Sulselbar, Pegadaian, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Jakarta, Bank Aceh Syariah, BJB, BPD DIY, BPD Sulawesi Tenggara, Bank Riau Kepri Syariah, Bank Lampung, BPD Sulutgo, Bank Sinarmas, Jamkrida Jateng, BPR Indra Candra, Lembaga Penjamin Simpanan, Jamkrida Sumatera Selatan, dan Jamkrida Riau. Melalui kolaborasi multipihak ini, Pemerintah berharap dapat menjadi momentum untuk evaluasi sekaligus penyusunan strategi penguatan program pembiayaan produktif ke depan.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan FGD, telah dilakukan kunjungan lapangan ke calon debitur Kredit Industri Padat Karya (KIPK) di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Kunjungan tersebut menyasar CV Niki Harum, sebuah perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1993 dan bergerak di bidang produksi saus sambal, kecap, serta sirup. Perusahaan yang dipimpin oleh Bapak Santoso selaku Direktur ini telah mempekerjakan hingga 170 tenaga kerja.
Turut hadir dalam kegiatan ini di antaranya yakni Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis Kemenko Perekonomian, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan Kemenko Perekonomian, Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Kementerian Perindustrian, Direktur Pembiayaan Pertanian Kementerian Pertanian, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Jawa Tengah, Direktur Bisnis Dana, Jasa, dan UMKM Bank Jateng, Perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Perwakilan dari Direktur Sistem Manajemen Investasi Kementerian Keuangan, Perwakilan dari Penyalur BRI, Bank Mandiri, BNI, dan Bank KB Bukopin, Perwakilan dari Penjamin PT Jamkrindo, PT Askrindo, PT Jamkrida Jateng, pelaku usaha, dan perwakilan stakeholder terkait lainnya. Kehadiran berbagai pihak ini sekaligus menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat ekosistem pembiayaan produktif yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.***
