Jawa Barat, The Indonesian Time - Pemerataan pembangunan merupakan kunci terciptanya keadilan sosial dan ekonomi di Indonesia. Pemerintah memprioritaskan pembangunan yang berkeadilan melalui pendekatan dari desa dan lapisan bawah untuk pertumbuhan inklusif serta pengentasan kemiskinan.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Januari 2025 tercatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2024 sebanyak 24,06 juta orang dimana angka tersebut turun dibandingkan periode sebelumnya. Meski demikian, tingkat kemiskinan di desa masih lebih tinggi dibanding perkotaan sehingga Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga 0% pada 2026 dan angka kemiskinan umum pada kisaran 6,5% hingga 7,5%.
Untuk mendukung target tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) bersama RISE Institute meluncurkan Program Peningkatan Inklusi Keuangan untuk Pemerataan Ekonomi Rakyat (PINTAR) pada Jumat (29/08).
Program tersebut sebagai upaya memperkuat inklusi keuangan masyarakat di pedesaan melalui pilot project di Desa Paninggaran, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Program tersebut dimaksudkan untuk memberikan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dalam hal pemberian produk keuangan, edukasi dan literasi keuangan, serta aksesibilitas layanan keuangan.
Desa Paninggaran di Kabupaten Kuningan dipilih sebagai lokasi pertama program, dengan 187 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berada di desil 1-4 menjadi sasaran utama yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial Pemerintah. Desa Paninggaran memiliki potensi besar di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, hingga kopi sebagai produk unggulan yang berpeluang menembus pasar ekspor Eropa.
Kehadiran DNKI dan seluruh mitra terkait di Desa Paninggaran merupakan bentuk konkret upaya mendukung KPM agar mampu mengembangkan usaha yang produktif. Dengan kolaborasi antara Pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat, Program PINTAR diharapkan dapat menjadi katalisator pembangunan desa sekaligus mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.
“Dengan kolaborasi seluruh undangan yang hadir, termasuk mitra Lembaga keuangan dan RISE Institute, diharapkan pada tiga bulan kedepan sudah dapat dilihat progres yang nyata dalam permberdayaan ekonomi dari 187 KPM ini,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan Ismail Riyadi menyampaikan bahwa terdapat lebih dari 1,7 juta agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) di seluruh Indonesia yang siap memperluas akses layanan keuangan digital. Selain itu, OJK juga telah memiliki Program Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (Desa EKI) yang dapat dikolaborasikan dengan program PINTAR, mencakup edukasi keuangan, pemberian modal, perlindungan asuransi, dan peningkatan kapasitas UMKM.
“Mari kita jadikan momen ini sebagai awal dari kerja sama yang berkelanjutan untuk memastikan setiap keluarga di desa ini tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan sejahtera, serta menjadi percontohan untuk desa lainnya,” pungkas Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan Erdiriyo.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Wakil Bupati Kabupaten Kuningan, Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, Kepala Desa Paninggaran, serta Perwakilan Lembaga Keuangan dan Masyarakat Setempat.***
