Jakarta, The Indonesian Time - Penguatan ekosistem ekonomi haji dan umrah menjadi salah satu fokus Pemerintah dalam menjaga keseimbangan devisa nasional, sejalan dengan arahan Presiden untuk mengurangi arus keluar devisa (cash outflow) dan meningkatkan arus masuk devisa (cash inflow). Upaya tersebut dibahas dalam Pertemuan Tatap Muka antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta, Kamis (12/02).
Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga menegaskan pentingnya pendekatan ekosistem dalam pengelolaan ekonomi haji dan umrah agar manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih luas di dalam negeri.
“Menko Airlangga menyampaikan bahwa ekosistem ekonomi haji dan umrah harus kita kelola secara terintegrasi dan lintas sektor. Dengan orkestrasi yang tepat, kita bisa mengurangi cash outflow dan sekaligus meningkatkan cash inflow bagi perekonomian nasional,” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto.
Lebih lanjut, Wamen Dahnil Anzar menyampaikan bahwa perputaran dana dalam penyelenggaraan haji dan umrah setiap tahun mencapai sekitar Rp40 triliun, dengan sekitar 80 persen di antaranya masih mengalir ke luar negeri. Oleh karena itu, Pemerintah menargetkan penurunan porsi cash outflow hingga mendekati 50 persen, sehingga terjadi keseimbangan antara arus keluar dan arus masuk devisa.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas optimalisasi penggunaan sistem pembayaran nasional melalui QRIS untuk mendorong transaksi dalam rupiah, serta penguatan promosi pariwisata Indonesia di kawasan Timur Tengah. Setiap tahun, sekitar 2,6 juta jamaah umrah dan 221.000 jamaah haji asal Indonesia berangkat ke Arab Saudi, sementara jumlah wisatawan yang ke Indonesia masih sekitar 33.000 orang per tahun. Pemerintah melihat peluang untuk meningkatkan arus wisatawan masuk melalui kolaborasi dengan biro perjalanan dan maskapai nasional.
Selain itu, Pemerintah mendorong penguatan dukungan perdagangan dan logistik, termasuk pengembangan pusat logistik berikat untuk memfasilitasi ekspor komoditas Indonesia ke Arab Saudi. Sinergi lintas kementerian, antara lain bidang perdagangan, industri, pariwisata, pertanian, dan logistik, akan di orkestrasi guna memastikan kebijakan berjalan efektif.
“Kita harus menekan cash outflow. Karena itu, seluruh sektor terkait perlu bergerak bersama agar ekosistem ekonomi haji dan umrah ini memberikan dampak nyata bagi ekonomi domestik,” pungkas Jubir Haryo.
Melalui langkah terintegrasi tersebut, Pemerintah berharap penyelenggaraan haji dan umrah tidak hanya menjadi kegiatan ibadah ritual rutin, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penguatan ekonomi nasional.***
