Jakarta, The Indonesian Time - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memperkuat sistem penilaian kelembagaan instansi pemerintah melalui pendekatan baru berbasis kapabilitas. Langkah ini ditandai dengan pembekalan Tim Verifikasi Penilaian Kapabilitas Kelembagaan yang digelar di Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati menegaskan bahwa perubahan ini merupakan bagian dari transformasi kebijakan evaluasi kelembagaan agar lebih relevan dengan kebutuhan organisasi pemerintah saat ini.
“Kita ingin memastikan bahwa kelembagaan pemerintah tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi benar-benar mampu bekerja efektif dan mendukung pencapaian target pembangunan,” ujar Nanik.
Ia menambahkan bahwa penguatan sistem penilaian ini sejalan dengan arah reformasi birokrasi yang mendorong kualitas tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif dan berkelas dunia.
Melalui pendekatan baru ini, pengukuran kelembagaan mengalami transformasi tidak hanya bersifat administratif tetapi konseptual dan substansial. Fokus penilaian kini tidak lagi terbatas pada aspek struktur organisasi semata, melainkan bergeser pada evaluasi kapabilitas kelembagaan secara menyeluruh, mulai dari ketepatan fungsi, ketepatan ukuran, ketepatan proses, hingga tata kelola organisasi.
Proses penilaian juga diperkuat melalui mekanisme verifikasi yang lebih ketat oleh Tim Verifikasi Kementerian PANRB, serta melibatkan panel ahli guna memastikan hasil yang objektif dan akurat.
Menurut Nanik, peran Tim Verifikasi menjadi kunci dalam menjaga kualitas hasil penilaian, sehingga diperlukan pemahaman yang seragam dalam membaca indikator, menilai bukti dukung, serta memastikan konsistensi antarinstansi.
“Forum ini kita maknai sebagai ruang untuk menyamakan arah. Tidak hanya memahami kebijakan, tetapi juga membangun komitmen bersama agar proses penilaian berjalan konsisten dan berkualitas,” tegasnya.
Pembekalan ini diikuti oleh jajaran pejabat dan tim verifikator di lingkungan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana. Dengan kesamaan pemahaman tersebut, diharapkan proses penilaian kapabilitas kelembagaan dapat berjalan lebih terarah dan menghasilkan gambaran yang akurat terhadap kondisi organisasi pemerintah.
Ke depan, hasil penilaian ini akan menjadi pijakan dalam memperkuat kelembagaan instansi pemerintah agar lebih lincah, efisien, dan berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.***
