Jakarta, The Indonesian Time - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pentingnya membangun kesiapsiagaan masyarakat melalui edukasi mitigasi bencana sebagai bagian dari upaya menghadapi meningkatnya ancaman bencana di Indonesia.
Hal itu disampaikannya saat membuka diskusi daring bertema "Peningkatan Aktivitas Seismik di Pasifik: Implikasi dan Langkah Antisipatif bagi Indonesia" yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (15/7).
"Langkah antisipatif terhadap ancaman bencana di tanah air harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari penguatan infrastruktur, optimalisasi teknologi, hingga kesiapsiagaan masyarakat," kata Lestari.
Diskusi yang dimoderatori Tantri Moerdopo tersebut menghadirkan Analis Kebencanaan Ahli Madya BNPB Maryanto, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Dr. Wijayanto, Peneliti Senior Bidang Tsunami BRIN Dr. Ing. Ir. Widjo Kongko, serta Direktur Yayasan Skala Indonesia Tri Nirmala Ningrum sebagai penanggap.
Penguatan Mitigasi dan Kolaborasi Lintas Sektor
Lestari, yang akrab disapa Rerie, menilai aktivitas kegempaan di kawasan Cincin Api Pasifik sepanjang 2026 menunjukkan dinamika yang tinggi sehingga memerlukan langkah antisipasi yang lebih komprehensif.
Menurut Anggota Komisi X DPR RI tersebut, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur kebencanaan sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat melalui edukasi mitigasi yang berkelanjutan.
Selain itu, ia mendorong kolaborasi lintas sektor agar kesiapsiagaan masyarakat dapat dibangun secara lebih efektif.
"Langkah antisipatif juga harus dilakukan pemerintah dengan mempersiapkan infrastruktur dan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait upaya menghadapi dampak bencana," ujarnya.
Ancaman Gempa dan Tsunami Masih Tinggi
Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 tercatat 43.439 kejadian gempa di Indonesia.
Menurutnya, gempa bumi tidak dapat diprediksi sehingga kesiapsiagaan masyarakat menjadi faktor yang sangat penting.
Ia menjelaskan sumber gempa di Indonesia berasal dari zona subduksi atau megathrust dan sesar aktif. Saat ini terdapat 14 segmen megathrust yang berpotensi memicu gempa bermagnitudo lebih dari 8,5.
Karena itu, mitigasi perlu terus diperkuat melalui pemanfaatan peta rawan bencana, pengembangan sistem informasi kebencanaan, serta penyampaian edukasi yang mudah dipahami masyarakat.
Sementara itu, Peneliti Senior Bidang Tsunami BRIN Widjo Kongko menjelaskan sekitar 60 persen tsunami dipicu gempa tektonik dan 22 persen disebabkan aktivitas vulkanik.
Ia menyebut Indonesia telah memanfaatkan sistem peringatan dini tsunami InaTEWS sejak 2008 yang mampu mengeluarkan peringatan kurang dari tiga menit setelah gempa berpotensi tsunami terjadi.
Namun demikian, tantangan tetap besar karena sekitar 60 persen kota di Indonesia berada di kawasan pesisir yang rawan tsunami, termasuk kawasan industri, pembangkit listrik, dan destinasi pariwisata.
Kesiapan Sosial Perlu Diperkuat
Analis Kebencanaan Ahli Madya BNPB Maryanto mengungkapkan bahwa sepanjang 2026 telah terjadi 1.189 bencana yang didominasi bencana hidrometeorologi. Meski jumlah bencana geologi lebih sedikit, dampaknya cenderung lebih besar karena sering merusak infrastruktur dan menghambat distribusi logistik.
Ia menilai koordinasi lintas sektor dan kesiapan daerah menjadi faktor penting dalam penanganan bencana.
Direktur Yayasan Skala Indonesia Tri Nirmala Ningrum menambahkan Indonesia sebenarnya telah memiliki pengetahuan dan teknologi yang memadai dalam mitigasi bencana.
Namun, menurutnya, kesiapan sosial masyarakat masih perlu diperkuat agar teknologi dan sistem peringatan dini dapat dimanfaatkan secara optimal saat bencana terjadi.
Menutup diskusi, Lestari Moerdijat menegaskan bahwa membangun masyarakat yang tangguh terhadap bencana memerlukan komitmen seluruh pemangku kepentingan melalui penguatan edukasi, kolaborasi, dan kesiapsiagaan yang berkelanjutan.***
