Riau, The Indonesian Time - Memasuki usia ke-24 tahun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menempatkan pemerataan pembangunan, penguatan konektivitas antarpulau, pengembangan ekonomi berbasis potensi daerah, serta pelestarian identitas Melayu sebagai agenda penting pembangunan ke depan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad dalam Dialog Kepri Menyapa yang diselenggarakan TVRI Kepulauan Riau di Studio TVRI Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (23/9/2026).
Dalam dialog yang mengangkat refleksi perjalanan 24 tahun Provinsi Kepri tersebut, Ansar mengatakan karakter geografis Kepri sebagai provinsi kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.
“98 persen wilayah kita adalah lautan dan hanya 2 persen daratan. Problem konektivitas, menjamin ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat, serta pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi memang memiliki tantangan tersendiri,” kata Ansar.
Menurut dia, pembentukan Provinsi Kepri pada 2002 menjadi tonggak penting dalam upaya mempercepat pembangunan wilayah yang sebelumnya memiliki rentang kendali pemerintahan yang sangat luas.
Dalam kurun 24 tahun, kata Ansar, telah terjadi berbagai perubahan, termasuk terbentuknya sejumlah daerah otonom yang membuat pelayanan pemerintahan dan pembangunan semakin dekat dengan masyarakat.
Namun, ia menegaskan pembangunan Kepri tidak dapat hanya bertumpu pada satu wilayah. Batam sebagai pusat industri dan investasi perlu berjalan beriringan dengan kabupaten dan kota lainnya.
“Strategi pembangunan yang kita lakukan adalah pengembangan kawasan sesuai posisi strategis dan kekuatan sektor masing-masing wilayah,” ujarnya.
Dorong Pemerataan Investasi
Ansar mengatakan pemerintah daerah terus berupaya agar aktivitas investasi dan pengembangan kawasan ekonomi tidak terkonsentrasi di Batam.
Untuk Bintan dan Karimun, pemerintah daerah terus mendorong agar kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dapat memperoleh perlakuan yang lebih luas sehingga mampu meningkatkan daya tarik investasi.
“Kita terus mengusulkan agar kawasan-kawasan di Bintan dan Karimun mendapatkan perlakuan yang sama seperti Batam,” katanya.
Menurut Ansar, kepastian hukum dan kepastian perlakuan kawasan menjadi faktor penting bagi investor. Ia meyakini perluasan skema kawasan perdagangan bebas akan memberikan ruang yang lebih besar bagi pengembangan ekonomi di kedua daerah tersebut.
Selain Bintan dan Karimun, pemerintah juga mendorong pengembangan kawasan ekonomi di Lingga, Natuna dan Anambas sesuai karakteristik dan potensi masing-masing.
Di Lingga, misalnya, pemerintah daerah mendorong hilirisasi komoditas sagu. Pemerintah bersama pemerintah kabupaten telah mengusulkan pengembangan kawasan perkebunan sagu untuk mendukung hilirisasi dan menarik investasi.
“Kalau satu ekosistem ekonomi terbentuk, multiplier effect-nya akan besar. Akan lahir supply chain dan berbagai aktivitas ekonomi baru,” ujar Ansar.
Pemerintah juga mendorong hilirisasi komoditas silika di Natuna agar sumber daya alam tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah.
Menurut Ansar, pengolahan silika dapat dikembangkan untuk mendukung kebutuhan industri, termasuk yang berkaitan dengan energi terbarukan.
Buka Akses Ekonomi ke Negara Tetangga
Kondisi geografis Kepri yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara juga dinilai sebagai peluang ekonomi yang perlu dimanfaatkan.
Ansar mengungkapkan pemerintah daerah tengah mendorong pembukaan akses transportasi dari Natuna menuju Vietnam, khususnya Ho Chi Minh City. Selain itu, pemerintah juga membahas peluang akses perdagangan dengan Hainan, China.
“Kalau dengan pesawat sekitar satu setengah jam. Kita sudah bertemu Dubes Vietnam dan sudah membahasnya. Tinggal kita komunikasikan lebih lanjut dengan Kementerian Luar Negeri,” kata Ansar.
Untuk Anambas, pemerintah juga tengah mengupayakan skema pemenuhan kebutuhan pokok dari wilayah yang lebih dekat secara geografis, termasuk Hainan.
Menurut dia, kebijakan khusus diperlukan untuk wilayah-wilayah terdepan dengan mempertimbangkan karakter geografis dan kebutuhan masyarakat setempat.
Kolaborasi Menjadi Kunci
Menutup dialog, Ansar mengajak seluruh pemangku kepentingan di Kepri untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan pembangunan.
Ia menyebut pemerintah daerah, DPRD, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, perguruan tinggi, pelaku usaha, serta lembaga penyiaran memiliki peran masing-masing dalam pembangunan daerah.
“Semua stakeholder yang ada di Kepri mesti saling bergandengan tangan membangun Kepri ke depan lebih maju lagi,” katanya.
Ansar berharap usia ke-24 Provinsi Kepri tidak hanya menjadi momentum perayaan, tetapi juga menjadi titik evaluasi dan pijakan untuk melanjutkan pembangunan.
“Jadikan ini sebagai starting point bagi kita untuk melanjutkan tugas-tugas kita sesuai dengan profesi kita untuk menghasilkan karya terbaik,” ujar Ansar.***
