Bogor, The Indonesian Time - Data dan informasi iklim perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam perencanaan kota, bukan sekadar digunakan saat cuaca ekstrem atau bencana terjadi. Pesan tersebut mengemuka dalam Mayors Talk: Climate and Urban Resilience 2026 di IPB International Convention Center, Bogor, yang mempertemukan wali kota dan kepala organisasi perangkat daerah se-Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) untuk membahas penguatan ketahanan urban di tengah perubahan iklim.
Forum yang diselenggarakan APEKSI Pusat bersama Pemerintah Kota Bogor tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari ketahanan pangan, lingkungan perkotaan, tata ruang berbasis risiko, hingga pemanfaatan climate intelligence dan sistem peringatan dini. Seluruh pembahasan diarahkan agar kebijakan pembangunan daerah semakin adaptif terhadap perubahan iklim dan memberikan perlindungan yang lebih nyata bagi masyarakat.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam paparannya menjelaskan bahwa perubahan iklim telah memengaruhi pola suhu dan hujan di Indonesia. Kenaikan suhu, menurutnya, tidak hanya berarti kondisi udara terasa lebih panas, tetapi membawa perubahan yang lebih luas terhadap sistem lingkungan.
“Kenaikan satu derajat itu bukan kecil, tapi suatu perubahan ekosistem yang sangat besar,” kata Faisal.
Dampak tersebut salah satunya terlihat pada perubahan karakteristik hujan. Proyeksi BMKG menunjukkan sejumlah wilayah di selatan khatulistiwa dapat mengalami penurunan curah hujan tahunan dalam jangka panjang, sementara kejadian hujan ekstrem justru berpotensi semakin sering terjadi.
“Perubahan iklim itu tidak hanya terkait dengan kenaikan suhu, tapi juga perubahan pola hujan. Hujan ekstremnya akan lebih sering terjadi,” ujarnya.
Perubahan pola ini memiliki konsekuensi langsung bagi kehidupan perkotaan. Hujan berintensitas tinggi dalam waktu singkat dapat meningkatkan risiko banjir dan longsor, sementara kondisi kering yang lebih panjang dapat menekan ketersediaan air serta memengaruhi aktivitas masyarakat dan sektor ekonomi.
Karena itu, informasi meteorologi dan klimatologi perlu menjadi bagian dari penguatan ketahanan urban. Data BMKG dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mendukung perencanaan tata ruang, infrastruktur, sumber daya air, transportasi, ketahanan pangan, kesiapsiagaan bencana, hingga kewaspadaan sektor kesehatan terhadap penyakit yang dipengaruhi kondisi iklim, seperti demam berdarah dan malaria.
Dengan kemampuan prakiraan cuaca dari skala jam hingga 10 hari ke depan, prediksi iklim hingga satu tahun, serta proyeksi perubahan iklim jangka panjang, BMKG menyediakan informasi yang dapat membantu daerah mengenali risiko lebih dini dan menyusun kebijakan pembangunan yang lebih adaptif.
Kebutuhan tersebut semakin relevan menjelang musim hujan 2026/2027. Kepala BMKG mengingatkan bahwa kondisi musim di Indonesia tidak seragam. BMKG membagi wilayah Indonesia ke dalam 699 zona musim karena setiap daerah memiliki karakteristik hujan yang berbeda.
Pada sejumlah wilayah, musim hujan diprakirakan mulai pada November hingga Desember dengan puncak pada Desember, Januari, dan Februari. Meski akumulasi curah hujan dapat berada pada kisaran normal klimatologis, hujan yang terkonsentrasi dalam periode lebih singkat tetap perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan kejadian hujan ekstrem serta risiko banjir dan longsor.
“Efek perubahan iklim itu bukan besok-besok, sekarang terjadinya. Jadi kita harus persiapkan dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.
Pandangan tersebut mendapat penegasan dari Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq. Ia menilai langkah adaptasi dan mitigasi akan lebih efektif apabila pembangunan kota disusun berdasarkan data, daya dukung lingkungan, serta risiko yang dihadapi masing-masing wilayah.
Dalam paparannya, Hanif Faisol Nurofiq secara khusus menyoroti pentingnya informasi iklim BMKG dalam pengambilan keputusan tata ruang. Menurutnya, informasi tersebut perlu digunakan sejak tahap perencanaan agar pemerintah daerah memiliki gambaran mengenai kondisi dan risiko wilayah sebelum menentukan arah pembangunan.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan lingkungan tidak berhenti pada batas administratif. Kondisi di kawasan hulu dapat berdampak pada wilayah hilir, sementara persoalan air, pangan, pencemaran, dan tata ruang sering kali membutuhkan penanganan lintas daerah.
“Penanganan kota tidak boleh berhenti di batas administratif. Harus dilakukan melalui pendekatan lanskap yang mengikat kota dan kabupaten/kota tetangga, kawasan hulu, dan daerah penyangga dalam satu kesatuan ekosistem,” kata Hanif Faisol.
Semangat kolaborasi tersebut menjadi salah satu tujuan utama Mayors Talk 2026. Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam menilai meningkatnya dampak perubahan iklim membuat kerja sama antarkota semakin penting. Menurutnya, kolaborasi tidak cukup berhenti pada forum dan komitmen, melainkan perlu diterjemahkan dalam implementasi bersama yang menjawab persoalan nyata di daerah.
Forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan, prioritas aksi pemerintah daerah, penguatan jejaring antarkota, serta pemetaan kebutuhan dukungan data, teknologi, pembiayaan, dan kapasitas dalam menghadapi perubahan iklim.
BMKG terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah agar informasi cuaca dan iklim semakin terintegrasi dalam perencanaan pembangunan. Pemanfaatan informasi tersebut sejak dini diharapkan dapat membantu daerah mengurangi risiko, memperkuat kesiapsiagaan, dan melindungi masyarakat dari dampak perubahan iklim yang semakin nyata.***
