Jakarta, The Indonesian Time - Indonesia membagikan pengalaman dan praktik baik kredit program khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang terus dikembangkan sejak 2007, dalam Seminar Internasional bertema “Global Trends in Inclusive Finance and MSME Development” di Nusa Dua, Bali, Kamis (29/10). Sebagai sesi pembuka International Fora for “Kredit Program Pemerintah” 2026, forum ini mempertemukan Pemerintah Indonesia, Bank Dunia, Women’s World Banking, dan KfW Development Bank untuk bertukar pengalaman tentang perluasan pembiayaan UMKM yang inklusif, tepat sasaran, dan berdampak.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menyampaikan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian nasional. Indonesia memiliki 56,7 juta UMKM, dan 96,7% di antaranya merupakan usaha mikro dengan penjualan tahunan hingga Rp2 miliar.
Untuk memperluas akses pembiayaan, pemerintah menghimpun lima instrumen dalam satu kerangka kebijakan, yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Alsintan (Kredit Alsintan), Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Program Perumahan (KPP), dan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) yang kini memasuki tahap peluncuran. Hingga 27 Oktober 2026, penyaluran Kredit Program Pemerintah sejak 2015 secara kumulatif mencapai Rp2.440 triliun melalui 58,1 juta akad kredit.
“Bagi kami, pembiayaan UMKM bukan sekadar menambah volume penyaluran. Yang terpenting adalah menjangkau debitur yang tepat, menyediakan pembiayaan yang sesuai, dan membantu usaha mereka tumbuh,” ujar Deputi Ferry.
Pengalaman KUR menunjukkan bahwa perluasan akses dapat berjalan seiring dengan tata kelola dan kualitas kredit yang terjaga. Pelaksanaannya didukung pembagian peran antarlembaga yang jelas, Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), serta jalur graduasi yang membantu debitur berkembang dari KUR super mikro ke KUR mikro, KUR kecil, hingga kredit komersial. Rasio kredit bermasalah Kredit Program Pemerintah tercatat 2,13% per 30 September 2026.
Pemerintah juga terus mendorong pembiayaan yang terjangkau dan produktif. Suku bunga KUR super mikro sebesar 3%, sedangkan KUR mikro untuk sektor produksi sebesar 6%. KUR dengan plafon hingga Rp100 juta tidak mensyaratkan agunan tambahan. Porsi penyaluran KUR ke sektor produksi meningkat dari 60,7% pada 2025 menjadi 66% pada 2026. Hingga 30 September 2026, KUR telah menjangkau 1,87 juta debitur baru, sementara sekitar 900 ribu debitur tercatat naik kelas.
Dampak pembiayaan terlihat dalam kisah Ratih Paramitasari, pemilik Maha Gema Indonesia di Gunungkidul, D.I. Yogyakarta. Setelah pertama kali mengakses KUR pada 2017, Ratih memperoleh pinjaman lanjutan Rp300 juta dengan bunga 6% untuk membangun gudang baru. Kini, usahanya mempekerjakan 28 warga setempat dan memasarkan tas stik biliar ke pasar domestik serta internasional, termasuk Amerika Serikat.
Mitra internasional turut memperkaya pertukaran pengalaman. Studi Bank Dunia terhadap lebih dari 8 juta debitur KUR menunjukkan bahwa 61% belum pernah menerima pinjaman sebelum mengakses KUR. Bank Dunia juga membagikan pembelajaran dari survei 108 lembaga penjaminan kredit di 74 negara, sementara KfW memaparkan pengalaman European Fund for Southeast Europe (EFSE), yang memadukan pembiayaan dengan bantuan teknis dan pelatihan. Menurut Laporan Dampak EFSE 2025, skema ini telah memungkinkan penyaluran sub-pinjaman EUR12,6 miliar kepada UMKM dan rumah tangga serta mendukung 2,9 juta lapangan kerja tidak langsung.
Ke depan, pemerintah melihat peluang untuk terus memperkuat pembiayaan UMKM melalui pemanfaatan data yang lebih terhubung dan pengukuran dampak yang lebih baik. Hingga akhir 2025, Basis Data Tunggal UMKM telah mencatat 30,2 juta UMKM. Pembelajaran dari forum ini diharapkan memperkaya pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi kredit program, agar semakin banyak pelaku usaha memperoleh kesempatan untuk tumbuh.
Seminar ini merupakan bagian dari International Fora for “Kredit Program Pemerintah” 2026, penyelenggaraannya didukung oleh mitra strategis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Jaminan Kredit Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani, BPJS Ketenagakerjaan, serta PT Bank Central Asia.***
