KPK Ingatkan Budaya Sadar Risiko Badan Usaha, Dorong Komitmen Garuda Indonesia Group Ciptakan Iklim Bisnis Sehat. (Sumber: KPK)
Jakarta, The Indonesian Time - Kepercayaan menjadi salah satu modal penting bagi badan usaha untuk tumbuh dan bersaing. Ia tak hanya dibangun melalui kualitas layanan, tetapi juga melalui proses bisnis yang dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Tak hanya itu, kemampuan mengenali dan mengendalikan risiko korupsi juga menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan serta memastikan bisnis berjalan secara sehat dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, dalam Risk Summit 2026 bersama Garuda Indonesia Group di Management Building Citilink Indonesia, Tangerang, Banten, Kamis (29/10).
“Integritas itu tidak terlihat, tetapi akan menjaga kita. Integritas itu fundamental dalam menjaga infrastruktur kepercayaan bagi perusahaan,” ungkap Setyo.
Risiko korupsi dalam dunia usaha, lanjut Setyo, tidak selalu muncul dalam bentuk pelanggaran yang langsung terlihat. Celah dapat terbentuk dari pengambilan keputusan yang tidak transparan, konflik kepentingan yang tidak dikelola, hingga pengawasan internal yang belum berjalan optimal.
“Korupsi adalah risiko strategis, bukan hanya sekadar isu hukum. Kembali lagi, integritas melindungi nilai organisasi sebelum risiko berubah menjadi krisis,” tegas Setyo.
Sebagai gambaran, data penindakan KPK hingga Triwulan I 2026 mencatat 209 pihak dari lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) terjerat tindak pidana korupsi. Di sisi lain, terdapat 521 pihak swasta serta 19 korporasi yang juga terjerat tindak pidana korupsi.
Catatan tersebut menjadi pengingat penting bagi badan usaha milik negara/daerah maupun sektor swasta, bahwa risiko korupsi perlu diantisipasi melalui pembenahan sistem dan penguatan integritas.
Setyo menegaskan, pencegahan tidak cukup dilakukan setelah muncul persoalan, tetapi perlu dibangun melalui budaya kerja yang mendorong setiap insan perusahaan mengenali risiko dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.
“Organisasi yang tangguh bergerak dari kepatuhan formal menuju keputusan yang berlandaskan nilai,” tambahnya.
Prinsip GCG Jadi Pedoman
Setiap badan usaha dapat memiliki karakteristik, strategi, dan nilai organisasi yang berbeda. Namun, dalam menjalankan bisnis, perusahaan perlu memastikan bahwa nilai-nilai tersebut diterjemahkan ke dalam tata kelola yang baik atau good corporate governance (GCG). Prinsip ini mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan dalam pengelolaan perusahaan.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menambahkan, penerapan GCG tidak cukup berhenti pada kebijakan tertulis atau pemenuhan dokumen kepatuhan. Prinsip tersebut perlu hadir dalam praktik sehari-hari, termasuk dalam pengambilan keputusan bisnis, pengelolaan pengadaan, hubungan dengan mitra usaha, serta mekanisme pengawasan internal.
“GCG bukan sekadar dokumen atau kebijakan yang harus dipenuhi. Prinsipnya harus menjadi bagian dari setiap keputusan dan proses bisnis, dengan tetap mengedepankan kehati-hatian dan integritas,” tegas Fitroh.
Sementara itu, Direktur Utama Garuda Indonesia, Thomas Sugiarto Oentoro, menyampaikan bahwa penguatan budaya sadar risiko merupakan bagian penting dalam menjaga tata kelola dan keberlanjutan bisnis perusahaan.
“Kami tentu bukan hanya menjalankan bisnis, tapi memiliki nilai transparan dan akuntabel. Ini yang kami tanamkan. Karena ini menjadi fondasi pola pikir bagi kami dalam menjalankan tugas,” terangnya.
Senada, Direktur Utama (Dirut) Citilink, Darsito Hendroseputro, mengungkap lewat Risk Summit 2026, Citilink diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh jajaran untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko secara konsisten, termasuk risiko yang berkaitan dengan integritas dan potensi korupsi.
Melalui penguatan budaya sadar risiko, KPK mendorong badan usaha untuk menempatkan integritas sebagai bagian dari strategi pertumbuhan. Dengan tata kelola yang kuat dan pengendalian risiko yang berjalan efektif, badan usaha diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik sekaligus membangun ekosistem bisnis yang bersih, sehat, dan berdaya saing.***
