Jakarta, The Indonesian Time - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama tahun ini menyalurkan bantuan peningkatan kualitas guru untuk 199 kelompok guru Katolik yang tergabung dalam Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) pada 22 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan yang disalurkan sebesar Rp2,7 miliar, terdiri atas Rp900 juta untuk 60 MGMP dan Rp 1,8 miliar untuk 139 KKG.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT Fransiskus Karyanto, menegaskan bahwa bantuan tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kompetensi guru, kualitas pembelajaran, serta pengembangan kapasitas tenaga pendidik.
Menurut Karyanto, program bantuan KKG dan MGMP juga sejalan dengan Asta Cita keempat Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia, khususnya melalui peningkatan kualitas pendidikan. "Di lingkungan Kementerian Agama, program ini turut mendukung Asta Protas keempat, yakni mewujudkan pendidikan yang unggul, ramah, dan terintegrasi," terang Karyanto saat monitoring dan evaluasi (monev) kinerja program prioritas nasional di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT, Kupang, Sabtu (7/11/2026).
Pelaksanaan program bantuan tersebut sebelumnya sempat terdampak kebijakan efisiensi anggaran dan penajaman pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program direktif Presiden. Namun, melalui koordinasi antara Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama, Bimas Katolik Kanwil Kemenag Provinsi NTT, serta kementerian dan lembaga terkait, dukungan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) berhasil diperoleh pada akhir triwulan III 2026.
Dengan adanya tambahan anggaran tersebut, program bantuan bagi kelompok guru Katolik di NTT akhirnya dapat direalisasikan pada tahun ini.
Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan tersebut, Perencana Ahli Madya Ditjen Bimas Katolik Nikolaus Nohos, menekankan pentingnya tanggung jawab bersama dalam memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Ia menjelaskan bahwa Ditjen Bimas Katolik memiliki 215 satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan diperlukan untuk memastikan setiap program terlaksana sesuai sasaran, termasuk bantuan bagi KKG dan MGMP di NTT.***
