Jakarta, The Indonesian Time - Proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di bidang tata kelola publik memasuki tahap tindak lanjut hasil technical review. Seluruh area di bawah Public Governance Committee (PGC) telah menjalani Fact-Finding Mission (FFM), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kini mengawal tindak lanjut hasil reviu bersama kementerian dan lembaga terkait.
Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan perkembangan tersebut pada Rapat Koordinasi Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD, di Jakarta, Senin (9/11/2026). Pertemuan ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Bagi Indonesia, aksesi OECD menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan daya saing nasional menuju Indonesia Emas 2045. Proses ini menjadi kesempatan untuk menyelaraskan kebijakan dan praktik pemerintahan dengan standar unggulan global, agar reformasi yang dijalankan semakin efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.
Sebagai koordinator bidang tata kelola publik, Kementerian PANRB mengoordinasikan proses reviu bersama 11 instansi. Bidang ini mencakup 21 instrumen hukum OECD dan satu prinsip dasar Centre of Government and Strategic Planning , dengan enam instrumen berada dalam pengampuan Kementerian PANRB.
“Penyampaian kuesioner dan fact-finding mission telah kita lalui. Kini fokus kita adalah menindaklanjuti hasil reviu,” ujar Menteri Rini.
Ia menjelaskan bahwa seluruh area PGC telah menyelesaikan FFM per 6 Oktober 2026. Dari 21 area tersebut, tujuh menerima pertanyaan lanjutan dari OECD, antara lain terkait tata kelola infrastruktur, pengadaan publik, integritas publik dan konflik kepentingan, Centre of Government, serta akses terhadap keadilan.
Sejumlah respons telah disampaikan melalui data dan jawaban tertulis maupun diskusi lanjutan bersama OECD. Koordinasi nasional juga terus dilakukan untuk memetakan isu strategis, menyelaraskan pemahaman antarinstansi, serta menyiapkan langkah pada tahapan selanjutnya.
“Saat ini sudah ada follow-up questions dari FFM. Diskusi lanjutan dengan OECD diarahkan pada penyusunan rencana dan aksi, dari menjawab pertanyaan menuju menjalankan rekomendasi,” jelasnya.
Menteri Rini juga menekankan bahwa tata kelola publik mencakup berbagai isu lintas sektor sehingga memerlukan koordinasi yang kuat. Kementerian PANRB bersama instansi pengampu terus memastikan setiap tahapan berjalan sesuai jadwal dan substansi yang menjadi perhatian OECD.
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa proses aksesi saat ini telah mencapai sekitar 80 persen dari target pada tahapan yang sedang berjalan. Menurutnya, konsistensi koordinasi menjadi penting karena sejumlah bidang dalam proses aksesi melibatkan lintas kementerian dan lembaga.
“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga ini penting untuk penyelarasan kebijakan serta pemahaman proses aksesi yang menjadi tugas bersama, bukan hanya kementerian dan lembaga yang menjadi penanggung jawab bidang,” tegas Menko Airlangga.
Ia menambahkan, dukungan strategis pimpinan juga diperlukan untuk memastikan kesiapan sumber daya, penetapan prioritas, serta tindak lanjut pada setiap tahapan.
Selain proses reviu, Indonesia terus berpartisipasi aktif dalam berbagai forum OECD. Dalam waktu dekat, delegasi Indonesia akan mengikuti OECD Public Service Leaders Roundtable serta Planning and Strategic Initiatives Officials pada 25–26 November 2026 yang antara lain membahas machinery of government, kepemimpinan, transformasi pemerintahan, serta pengelolaan SDM aparatur.
Kementerian PANRB akan kembali mengoordinasikan bidang tata kelola publik pada 27 November 2026. Pertemuan tersebut diarahkan untuk menyelaraskan pemahaman antarinstansi, membahas pemetaan regulasi, serta menyiapkan tindak lanjut dalam mendukung proses aksesi Indonesia ke OECD.***
