Kementerian PANRB Perkuat Implementasi Kebijakan Pemdi di Daerah. (Sumber: Kemen PAN-RB)
Surabaya, The Indonesian Time - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama dengan Association for Information System Indonesia (AISINDO) melaksanakan sosialisasi substansi kebijakan Pemerintah Digital (Pemdi) di lingkup pemerintah daerah, di Kota Surabaya.
Kegiatan dilaksanakan untuk memberikan penguatan implementasi kebijakan Pemdi khususnya mengenai penguatan pengelolaan kepuasan pengguna layanan digital pemerintah untuk memastikan digitalisasi bermuara pada layanan publik yang berkualitas, serta sinkronisasi perencanaan dan penganggaran Pemdi.
Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Mohammad Averrouce menyampaikan bahwa pemerintah daerah sudah mulai perlu mengimplementasikan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran Pemdi secara bertahap melalui mekanisme clearance.
"Saat ini telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, yang di dalamnya telah mengamanatkan pelaksanaan clearance terhadap belanja TIK bagi seluruh perangkat daerah yang dilakukan oleh Dinas Kominfo,” katanya.
Hal tersebut menjadi dasar dan justifikasi implementasi clearance di pemda sebelum nantinya akan diterbitkan Surat Edaran Bersama yang akan mengatur mekanisme pelaksanaan terstandar bagi seluruh pemerintah daerah, dan akan mulai diimplementasikan secara bertahap.
Proses evaluasi dan pemberian rekomendasi (clearance) belanja aplikasi instansi pusat menjadi salah satu bagian penting dalam upaya menghilangkan tumpang tindih aplikasi. Melalui proses clearance meminimalisir pembangunan aplikasi masing-masing instansi serta mendorong keterpaduan belanja infrastruktur, belanja aplikasi, belanja nonteknis, dan standarisasi pendataan untuk seluruh belanja SPBE pada instansi pusat.
Kegiatan tersebut menjadi momentum yang tepat bagi Kementerian PANRB untuk terus melakukan diseminasi kebijakan dan substansi Pemdi pada forum yang dihadiri oleh para Kepala Dinas Kominfo di berbagai wilayah di Indonesia.***
