Jakarta, The Indonesian Time - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menyayangkan terjadinya dugaan tindak kekerasan terhadap anak berusia 4 tahun di Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang diduga dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri.
Berdasarkan hasil koordinasi sementara dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Ketapang, kasus tersebut telah diketahui dan sedang dalam proses penanganan bersama Unit PPA Polres Ketapang.
“Kami sangat menyesalkan terjadinya dugaan kekerasan yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri. Sangat disayangkan apabila anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari keluarga justru mengalami kekerasan. Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan,” ujar Menteri PPPA.
UPTD PPA Kabupaten Ketapang terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk memastikan penanganan dan pendampingan anak. Saat ini, ibu korban yang telah tiba di Ketapang telah diamankan kepolisian sedangkan kondisi anak dilaporkan dalam keadaan aman.
“Setelah anak tiba di Ketapang, UPTD PPA akan segera melakukan penanganan dan pendampingan, termasuk menjadwalkan asesmen biofisik dan psikologis untuk mengetahui kondisi anak serta kebutuhan pemulihannya,” kata Menteri PPPA.
Sementara itu, UPTD PPA Kabupaten Ketapang masih menunggu informasi lebih lengkap mengenai identitas anak korban, terduga pelaku, serta kronologi kejadian. Informasi tersebut diperlukan untuk menentukan bentuk pendampingan dan layanan yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan anak.
Kasus ini menjadi perhatian publik setelah rekaman kamera pengawas (CCTV) berdurasi 53 detik beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, perempuan yang diduga merupakan ibu kandung korban terlihat melakukan tindakan kekerasan ke anak berusia 4 tahun.
“Penanganan kasus ini harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Kami mendorong agar anak mendapatkan perlindungan, pendampingan psikologis, dan pemulihan yang dibutuhkan, serta memastikan seluruh proses penanganan dilakukan dengan memperhatikan hak-hak anak,” ujar Menteri PPPA.
Menteri PPPA mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan penyebaran identitas maupun informasi pribadi anak korban di media sosial. Perlindungan privasi anak sangat penting untuk mencegah stigma dan dampak psikologis lanjutan, sekaligus memastikan anak dapat menjalani proses pemulihan dengan aman.
“Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Apabila mengetahui, melihat, atau mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak, masyarakat dapat segera menghubungi Hotline SAPA 129 atau WhatsApp 08111-129-129 untuk mendapatkan informasi, pengaduan, pendampingan, dan rujukan layanan sesuai kebutuhan,” pungkas Menteri PPPA.***
