Jakarta, The Indonesian Time - Budy Mulya yang merupakan Pemohon uji materiil Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memperbaiki permohonan. Jovi Andrea Bachtiar selaku kuasa hukum Pemohon Permohonan Nomor 393/PUU-XXIV/2026 ini menjelaskan sejumlah perbaikan yang telah dilakukan dalam Permohonan.
Penyampaian perbaikan ini dilakukan dalam Sidang Pemeriksaan Perbaikan yang digelar pada Senin (9/11/2026) di Ruang Sidang MK. Jovi Andrea mengatakan telah melakukan sejumlah perbaikan dengan memperkuat uraian pada bagian kedudukan hukum dan alasan permohonan.
“Di bagian legal standing di halaman, mulai dari halaman sembilan di situ ada di poin yang 11 sampai ke 13, untuk menguatkan keyakinan dari pada majelis hakim bahwa memang terdapat kerugian konstitusional yang mengakibatkan adanya kedudukan hukum bagi prinsipal untuk mengajukan uji materi perkara ini,” kata Jovi.
Berikutnya, pada bagian posita Pemohon mengatakan telah melakukan perbaikan sesuai dengan nasihat majelis hakim dalam sidang pendahuluan untuk memeriksa permohonan terkait dengan judicial activism. “Ada penguatan argumentasi dengan menunjukan adanya urgensi bagi majelis hakim untuk melakukan judicial activism yang legitimate sebagaimana pernah dikaji dalam penelitiannya mantan peneliti Hakim Konstitusi yaitu Pak Pan Mohamad Faiz di dalam jurnal konstitusinya,” kata Jovi.
Sebagai informasi, sebelumnya Budy Mulya, seorang warga negara yang didakwa melakukan penggelapan dalam jabatan mengajukan permohonan uji materi Pasal 361 huruf c KUHAP yang mengatur upaya hukum lanjutan. Hal tersebut disampaikan Pemohon dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda memeriksa permohonan pada Selasa (27/10/2026) di Ruang Sidang Pleno MK.
Pemohon Permohonan Nomor 393/PUU-XXIV/2026 ini mempersoalkan Pasal 361 huruc c KUHAP yang selengkapnya berbunyi “perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dimulai proses pemeriksaannya tetap diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), kecuali untuk proses peninjauan kembali berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini”.
Budy Mulya yang hadir dalam sidang tersebut mengatakan, dirinya telah mendapatkan putusan bebas oleh Pengadilan Negeri Padang, namun demikian Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA) yang kemudian Pemohon dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana.
Dalam permohonannya Pemohon menyebut sebelumnya telah memperoleh Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 732/Pid.B/2024/PN Pdg pada tanggal 23 Februari 2026, yang menyatakan Pemohon bebas dari segala dakwaan Penuntut Umum. Bahwa terhadap putusan bebas tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung yang mana Mahkamah Agung kemudian menjatuhkan Putusan Nomor 1402 K/PID/2026 tanggal 20 Agustus 2026 yang menyatakan Pemohon terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Dengan adanya putusan tersebut, Pemohon menilai peralihan dari KUHAP lama kepada KUHAP baru, khususnya melalui Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, menimbulkan persoalan konstitusional karena membuka ruang terjadinya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum mengenai hukum acara yang harus digunakan terhadap upaya hukum dalam perkara yang telah berjalan.
Pemohon mengatakan ketidakpastian tersebut berhubungan dengan Pasal 299 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, yang secara tegas melarang Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas. Pemohon mendalilkan bahwa keberadaan ketentuan peralihan a quo, apabila tidak diberikan pemaknaan yang tegas dan konstitusional, dapat mengakibatkan tidak terlindunginya hak Pemohon atas kepastian hukum yang adil.***
