Jakarta, The Indonesian Time - Dari Jakarta, pesan kuat dikumandangkan: integritas adalah katalis pembangunan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan hal itu di hadapan delegasi 17 negara anggota Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific (ACI), sambil mengusung isu-isu strategis seperti transparansi kepemilikan, pengelolaan konflik kepentingan, hingga pemanfaatan AI dan blockchain untuk cegah korupsi.
“Integritas merupakan kompas yang memandu kita dalam menghadapi tantangan dan mewujudkan masa depan yang lebih adil, inklusif, sejahtera, dan berkelanjutan,” tegas Ketua KPK, Setyo Budiyanto, Selasa (23/9), saat membuka ACI Regional Conference 2025, yang digelar di Jakarta pada 23–25 September 2025.
Setyo menambahkan, “Integritas mendorong keadilan sosial untuk memastikan sumber daya didistribusikan secara adil, memerangi korupsi, nepotisme, dan diskriminasi.”
Indonesia, melalui KPK, didapuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan ke-12 forum internasional yang diprakarsai Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) bersama Asian Development Bank (ADB). Penunjukan ini sejalan dengan momentum aksesi Indonesia menuju keanggotaan OECD, sekaligus menguatkan peran KPK yang selama ini aktif dalam forum ACI, terakhir menjadi pembicara di Bhutan pada 2024.
Konferensi bertema “Integrity to Catalyse Social Development and Economic Growth” menghadirkan serangkaian diskusi strategis lintas negara. Tak hanya plenary session, forum ini juga melibatkan pertemuan aparat penegak hukum melalui Law Enforcement Network (LEN), diskusi tentang integritas birokrasi lewat Public Integrity Network (PIN), serta dialog dengan sektor swasta melalui Business Integrity Network (BIN).
Isu yang dibahas mencakup pengelolaan konflik kepentingan, transparansi kepemilikan manfaat (beneficial ownership), hingga pemanfaatan teknologi seperti AI, data analytics, dan blockchain untuk mencegah korupsi. Selain itu, forum ini juga menampilkan Public Integrity Indicators Regional Workshop yang dipimpin OECD bersama Kementerian PAN-RB, dengan memaparkan hasil analisis indikator integritas sektor publik di Indonesia dan negara Asia Pasifik lainnya.
Konferensi ini dihadiri 17 negara anggota ACI dari total 34 anggota, di antaranya Australia, Singapura, Korea Selatan, Hongkong, hingga Uzbekistan sebagai calon anggota baru. Para delegasi menegaskan komitmen bersama bahwa korupsi adalah hambatan serius bagi pembangunan, sehingga integritas harus menjadi katalis utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan dan dunia usaha yang lebih transparan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut forum ini sebagai tonggak penting bagi Indonesia dalam proses aksesi OECD. Sementara Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, menekankan peran reformasi birokrasi digital untuk mengurangi potensi penyimpangan di sektor publik.
Menutup sesi hari pertama, Direktur Monitoring KPK, Aida Ratna Zulaiha, menegaskan pentingnya memperkuat sistem monitoring pencegahan korupsi, baik melalui pendekatan kualitatif pada sistem risiko maupun kuantitatif lewat Survei Penilaian Integritas (SPI). “Monitoring yang efektif memerlukan transparansi, kolaborasi, dan konsistensi,” ujar Aida.
Melalui peran sebagai tuan rumah, KPK tidak hanya meneguhkan posisi Indonesia di panggung internasional, tetapi juga memastikan komitmen antikorupsi di Asia Pasifik ditindaklanjuti dengan langkah nyata. Konferensi akan berlangsung hingga 25 September dengan agenda sesi tematik, workshop, hingga regional leaders’ meeting yang menekankan kolaborasi lintas sektor.***
