Pangandaran, The Indonesian Time - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi secara langsung dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) pendidikan.
Hal ini nampak saat Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, berdialog bersama ratusan kepala sekolah se-Kabupaten Pangandaran yang berlangsung hangat, membahas beragam program kebijakan mulai dari kebutuhan guru dan tenaga kependidikan hingga pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wamen Atip berpesan bahwa pendidikan hanya bisa maju jika pusat dan daerah berjalan seiring. “Pemerintah hadir dengan program dan anggaran, tapi suara Bapak/Ibu di lapanganlah yang memastikan kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan. Inilah gotong royong yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan kita", ucapnya di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, Sabtu (30/8).
Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, menyampaikan apresiasi atas forum dialog terbuka ini. “Bapak Wamen tidak hanya memberi arahan, tapi juga mendengarkan keluhan langsung dari lapangan. Ini penting untuk mencari solusi nyata bersama", ujarnya.
Salah satu kepala sekolah mengungkapkan kegelisahan mengenai keterbatasan guru ASN di sekolah-sekolah pinggiran.
“Pak Wamen, guru di sekolah kami sangat terbatas. Bahkan ada yang mengajar merangkap beberapa mata pelajaran. Bagaimana pemerintah bisa menjawab kekurangan ini?”, tanya seorang kepala sekolah.
Pertanyaan lain menyoroti keterbatasan tenaga kependidikan, seperti penjaga sekolah dan tata usaha, yang kerap membuat kepala sekolah harus bekerja di luar tugas utama. Ada pula yang menyinggung keterlambatan pelaksanaan program MBG di sekolah, padahal program ini sangat ditunggu oleh siswa dan orang tua.
Menanggapi aspirasi itu, Wamen Atip menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pendidikan secara menyeluruh.
“Kekurangan guru memang masih menjadi tantangan besar. Pemerintah terus membuka formasi baru melalui seleksi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK). Untuk tenaga kependidikan, kami sedang mencari mekanisme terbaik agar kebutuhan sekolah bisa dipenuhi tanpa membebani fiskal daerah", jelasnya.
Terkait program MBG, Wamen Atip menegaskan bahwa pemerintah pusat terus melakukan evaluasi agar distribusi lebih tepat waktu dan tepat sasaran.
“Program ini menyangkut masa depan anak-anak kita. Jika ada kendala di lapangan, tolong disampaikan dengan detail agar segera bisa kami koordinasikan dengan kementerian terkait", katanya.
Selain menjawab pertanyaan, Wamen Atip juga mengingatkan pentingnya data yang akurat dalam aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Data adalah dasar kebijakan. Kalau ada sekolah rusak berat tapi tidak terdata dengan benar, sekolah itu tidak akan masuk prioritas revitalisasi. Jadi saya minta Bapak/Ibu kepala sekolah jujur dalam pengisian data", tegasnya.***
