Sumatra Utara, The Indonesian Time - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) resmi memulai penyusunan Rancangan Awal Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2026–2030. Langkah strategis ini ditandai dengan pembukaan konsultasi publik yang digelar di Hotel Adimulia Medan, Senin (6/4/2026).
Kegiatan ini juga menjadi momentum penting dengan peluncuran Business Registration System (BRS) SDGs, sistem pendaftaran bisnis berbasis digital yang diklaim pertama di Indonesia dalam mengintegrasikan peran dunia usaha ke dalam target pembangunan berkelanjutan. Sistem tersebut secara resmi diluncurkan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Sulaiman Harahap.
Dalam sambutannya, Sulaiman menegaskan bahwa RAD SDGs 2026–2030 bukan sekadar dokumen administratif. Penyusunannya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 dengan dukungan tenaga ahli yang kompeten.
"Dokumen ini disusun secara komprehensif berbasis data valid dan pendekatan evidence-based policy. Kami ingin memastikan pembangunan di Sumut bersifat inklusif, berkeadilan, dan adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi dengan prinsip No One Left Behind," ujar Sulaiman.
Ia juga mendorong penerapan inisiatif Build Forward Better, yakni pendekatan untuk membangun Sumut menjadi lebih tangguh, aman, dan berkelanjutan, terutama dalam mitigasi risiko bencana serta penguatan ketahanan infrastruktur.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sumut, Dikky Anugerah, memaparkan sejumlah target indikator makro dalam RAD SDGs 2026–2030. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 7,6 persen, pendapatan per kapita Rp115,3 juta, tingkat kemiskinan ditekan ke kisaran 2,82–3,82 persen, serta tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,75 persen.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan terus meningkat. "SDGs bukan lagi agenda tambahan, melainkan kerangka utama perencanaan daerah yang selaras dengan RPJPD dan RPJMD," tegas Dikky.
Ia menjelaskan, peluncuran BRS merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov Sumut, SDGs Center Universitas Sumatera Utara (USU), dan Japan International Cooperation Agency (JICA). Sistem ini bertujuan mentransformasi kemitraan sektor swasta agar lebih terstruktur dan terukur.
Hingga saat ini, sebanyak 199 pelaku usaha telah terdaftar dalam sistem BRS, dengan target mencapai 500 UMKM pada tahun 2026. Jepang dipilih sebagai rujukan karena keberhasilannya mengintegrasikan praktik pembangunan berkelanjutan dalam sistem registrasi bisnis.
Konsultan IDJC untuk Project JICA SDGs, Hisaaki Mitsui, turut mengapresiasi inisiatif tersebut. Ia menyebut sistem pendaftaran bisnis SDGs di Sumut berpotensi menjadi model bagi provinsi lain di Indonesia.
"Selamat kepada para pelaku usaha yang telah terdaftar," ungkapnya.
Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kadin Sumut, para kepala perangkat daerah, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara.***
