Jakarta, The Indonesian Time - Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak hanya berperan sebagai lembaga pemeriksa keuangan, tetapi juga sebagai pengawal utama cita-cita pembangunan bangsa. Hal tersebut disampaikan dalam Pra-Rakor BPK 2026 bertema “BPK Mendukung Program Ketahanan Energi” di Jakarta, Rabu (29/7).
Dalam sambutannya, Menteri Rachmat Pambudy menyampaikan bahwa tanggung jawab BPK tidak hanya memastikan setiap rupiah uang negara dipertanggungjawabkan secara akuntabel, tetapi juga memastikan penggunaannya memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia.
Ketahanan pangan dan ketahanan energi merupakan dua agenda yang saling terkait, sehingga memerlukan kolaborasi lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam konteks tersebut, Menteri Rachmat Pambudy menyoroti pentingnya menjadikan ketersediaan energi rumah tangga sebagai salah satu prioritas dalam perencanaan dan pengawasan strategis.
Menurut Menteri Rachmat Pambudy, pengawasan BPK perlu dipahami sebagai bagian dari upaya memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Dalam konteks ini, saya melihat peran strategis BPK bukan sekadar sebagai lembaga pemeriksa. BPK juga harus menjadi pengawal cita-cita pembangunan bangsa, termasuk memastikan pangan dan energi dapat diterima oleh masyarakat,” ujar Menteri Rachmat Pambudy.
Pengawasan yang efektif diharapkan dapat mendorong efisiensi anggaran, sehingga membuka ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai pembangunan nasional secara berkelanjutan.***
