Jakarta, The Indonesian Time - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menjadikan data dan opini publik sebagai dasar penyusunan kebijakan. Pemerintah harus mampu mendengar warga secara terbuka, mengolah aspirasi secara ilmiah, serta menerjemahkannya menjadi layanan publik yang responsif.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Pramono saat membuka World Association for Public Opinion Research (WAPOR) Asia Pacific 9th Annual Conference 2026 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Senin (27/7). Konferensi bertema Public Opinion in a Fast-Changing World tersebut mempertemukan akademisi, peneliti, pembuat kebijakan, media, dan praktisi opini publik dari berbagai negara.
“Di tengah perubahan besar ini, kemampuan untuk mendengarkan masyarakat secara jujur, ilmiah, dan bertanggung jawab menjadi hal yang kian krusial. Sebagai Gubernur Jakarta, saya menyaksikan dinamika ini setiap hari. Lebih dari 11 juta jiwa menggantungkan hidup dan menjadikan kota ini sebagai rumah, di mana masing-masing memiliki latar belakang, kebutuhan, dan pandangan yang unik. Keragaman ini menuntut pemerintah untuk menjadi pendengar yang baik, memahami kebutuhan warganya, dan mengambil keputusan berbasis data,” ujar Gubernur Pramono.
Pemprov DKI Jakarta menghimpun masukan warga melalui berbagai saluran, mulai dari media massa, media sosial, kanal pengaduan publik, aplikasi JAKI, hingga forum partisipasi masyarakat. Informasi tersebut digunakan untuk memetakan persoalan, mengevaluasi pelayanan, dan menyempurnakan kebijakan daerah.
Menurut Gubernur Pramono, pemanfaatan data harus diikuti keterbukaan dan kecepatan pemerintah dalam menindaklanjuti persoalan warga. Hal itu menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan publik.
“Dalam pandangan saya, kebijakan publik yang efektif juga sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat (public trust). Saya meyakini bahwa kepercayaan itu terbangun ketika warga melihat pemerintahnya hadir secara transparan, responsif, dan berdedikasi penuh dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi,” tegasnya.
Ia menyambut baik penyelenggaraan konferensi WAPOR Asia Pasifik di Jakarta. Balai Kota Jakarta, menurutnya, terbuka menjadi ruang pertemuan dan pertukaran gagasan berskala internasional.
“WAPOR Asia Pacific 9th Annual Conference 2026 sebagai forum yang mempertemukan akademisi, peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi opini publik dari berbagai negara. Tentunya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasa bersyukur acara ini diadakan di Jakarta. Saya terbuka jika instansi mau menggunakan Balai Kota untuk acara-acara konferensi internasional seperti ini,” paparnya.
Penyelenggaraan forum tersebut sejalan dengan transformasi Jakarta sebagai kota global yang terbuka terhadap riset, inovasi, dan kolaborasi. Pemprov DKI Jakarta akan terus memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, media, komunitas, serta berbagai pemangku kepentingan.
“Semoga Jakarta dapat menjadi platform bagi lahirnya pengetahuan dan kolaborasi baru dalam riset opini publik di seluruh Indonesia dan kawasan Asia-Pasifik. Dan yang terakhir, jika Bapak dan Ibu membawa uang yang banyak, jangan lupa untuk berbelanja di Jakarta,” urai Gubernur Pramono.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan selamat kepada Litbang Kompas yang menerima Anugerah Media Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI) 2026 atas konsistensinya menggunakan riset dalam pemberitaan dan analisis publik.
Konferensi WAPOR Asia Pasifik 2026 berlangsung hingga 29 Juli di Perpustakaan Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Kegiatan ini diikuti 110 peserta dari 21 negara dengan pembahasan mencakup metodologi survei, kebijakan perkotaan, kohesi sosial, kesehatan mental, hingga geopolitik.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia sekaligus Ketua Penyelenggara, Philips J. Vermonte, mengatakan penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah mencerminkan posisi strategisnya sebagai salah satu negara demokrasi terbesar.
“WAPOR Asia Pasifik menyelenggarakan konferensinya sejak 9 tahun lalu, dan tahun lalu Faculty of Islamic Studies of Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) diminta menjadi host karena negara sebesar Indonesia sangat penting menjadi tuan rumah pertemuan tahunan ini. Mudah-mudahan ini menjadi sumbangan bagi Indonesia yang opini publiknya semakin kuat, di mana opini publik menjadi bagian penting dari proses politik dan kebijakan,” terangnya.
Sementara itu, Rektor UIII, Prof. Jamhari Makruf, menekankan pentingnya penguatan metodologi agar riset opini publik dapat dipercaya dan menjadi rujukan bagi masyarakat maupun pembuat kebijakan.
“Riset yang baik harus berbasis pada tradisi akademik yang baik. Kita berharap survei-survei di Indonesia sound secara metodologi sehingga bisa diterima dengan baik oleh semua pihak. Ini langkah penting agar survei di Indonesia dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk menilai pemerintah, sekaligus bagi pengambil kebijakan sebagai suara rakyat yang perlu didengar berdasarkan landasan metodologi dan teoritis yang kuat,” jelasnya.
Ketua Umum PERSEPI, Djayadi Hanan, menambahkan, penghargaan kepada media diberikan untuk mendorong pemanfaatan riset opini publik yang semakin berkualitas.
“Sebagai mitra penyelenggara, PERSEPI memberikan PERSEPI Media Award kepada media di Indonesia yang memiliki rekam jejak panjang dalam menggunakan dan mengembangkan riset, khususnya riset opini publik, baik dalam pemberitaan maupun analisis isu sosial-politik dan isu umum lainnya,” kata Djayadi.***
