Jakarta, The Indonesian Time - Dalam rangka memperkuat layanan perpustakaan daerah, Pemerintah Kabupaten Samosir lakukan audiensi ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) untuk membahas percepatan akreditasi perpustakaan.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Samosir, Advent Sitindaon menjelaskan bahwa pengembangan perpustakaan di daerahnya sempat terkendala perubahan kelembagaan dan keterbatasan anggaran.
Menurutnya, proses akreditasi belum dapat dilaksanakan ketika urusan perpustakaan masih dilebur ke dalam sekretariat daerah. Baru pada 2026, kelembagaan perpustakaan kembali berdiri sebagai dinas tersendiri sehingga berbagai program pengembangan dapat dilanjutkan.
"Karena ketika masih berbentuk bagian di Sekretariat Daerah, ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan. Baru pada tahun 2026 dikembalikan lagi menjadi dinas," jelas Advent, Selasa (4/8/2026).
Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar mengakui bahwa efisiensi anggaran berdampak pada sejumlah program literasi. Namun, Perpusnas tetap memprioritaskan pendampingan kepada daerah, termasuk percepatan akreditasi perpustakaan yang menjadi salah satu syarat pengajuan DAK.
"Nanti tim kami akan kami kirim ke sana, sehingga bisa mendampingi prosesnya. Harapannya, dalam beberapa bulan ke depan proses tersebut bisa segera selesai, sehingga pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2027 dapat dilakukan," kata Adin.
Selain penguatan kelembagaan, Perpusnas juga mendorong Kabupaten Samosir mengembangkan perpustakaan sebagai pusat pelestarian budaya sekaligus mendukung sektor pariwisata. Menurut Adin, kekayaan budaya Batak yang dimiliki Kabupaten Samosir dapat diangkat melalui koleksi perpustakaan, digitalisasi naskah, hingga penyediaan Pojok Baca Digital di kawasan wisata.
"Perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai transfer of knowledge, tetapi juga mendukung produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Adin menjelaskan bahwa Perpusnas telah memiliki banyak koleksi mengenai budaya Batak, termasuk naskah yang telah dialihaksarakan dan diterjemahkan oleh para filolog. Koleksi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan literasi masyarakat maupun dikembangkan menjadi program unggulan daerah melalui kolaborasi dengan dinas perpustakaan, dinas kebudayaan, perguruan tinggi, hingga dukungan pendanaan dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Menutup pertemuan tersebut, Adin juga mengusulkan pengembangan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) di Kabupaten Samosir. Program tersebut dapat diawali pada satu atau dua desa sebagai percontohan dengan dukungan koleksi buku, komputer, akses internet, rak buku, serta berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Perpusnas dan Pemerintah Kabupaten Samosir sepakat memperkuat sinergi dalam percepatan akreditasi perpustakaan, pengembangan layanan berbasis inklusi sosial, serta pelestarian budaya Batak melalui koleksi dan program literasi yang terintegrasi dengan pengembangan pariwisata daerah.***
