Kota Malang, The Indonesian Time - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendorong pemanfaatan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika (MKG) secara lebih luas dalam pengelolaan bendungan untuk mendukung ketahanan air dan mengantisipasi dampak perubahan iklim. Informasi tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam pengambilan keputusan, mulai dari tahap perencanaan dan pembangunan hingga operasional bendungan, termasuk dalam menghadapi risiko cuaca ekstrem, kekeringan, dan kegempaan.
Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, saat menjadi keynote speaker dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT)/Rapat Anggota Biasa (RAB) INACOLD dan Seminar Nasional Bendungan Besar Tahun 2026 di Universitas Brawijaya, Malang, Sabtu (7/11/2026).
Mengusung tema “Strategi Penguatan Tata Kelola Bendungan Besar untuk Adaptasi dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim”, kegiatan ini menjadi forum untuk memperluas wawasan dan memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan pengelolaan bendungan di tengah dinamika iklim.
Dalam paparannya yang berjudul “Transformasi Informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk Ketahanan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan”, Faisal menempatkan bendungan sebagai bagian penting dari sistem pengelolaan sumber daya air nasional. Menurutnya, perubahan iklim dan meningkatnya risiko bencana menuntut pengelolaan bendungan yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan air, tetapi juga mempertimbangkan aspek keselamatan dan keberlanjutan.
“Bendungan adalah infrastruktur yang strategis karena salah satu prioritas nasional saat ini adalah swasembada terkait air. Harapannya, di tengah perubahan iklim dan meningkatnya risiko bencana, kita dapat mengelola bendungan ini secara adaptif, berbasis sains, dan berorientasi pada keselamatan,” ujar Faisal.
Ia menjelaskan, dukungan informasi BMKG dibutuhkan pada seluruh tahapan pengelolaan bendungan. Pada tahap perencanaan, informasi meteorologi dan klimatologi dapat digunakan untuk memperkirakan ketersediaan air dan menentukan debit andalan. Informasi cuaca juga membantu memperkirakan waktu pelaksanaan pembangunan, sedangkan informasi kegempaan diperlukan untuk mendukung kajian risiko dan keselamatan infrastruktur.
“Dalam perencanaan, kita perlu memastikan apakah debit andalan dapat ditentukan dengan tepat. Kemudian, waktu pembangunan, mulai dari bulan apa hingga bulan apa, juga dapat diprediksi. Informasi cuaca dan iklim dari BMKG turut menentukan pelaksanaan pembangunan. Tidak kalah penting, informasi kegempaan juga diperlukan karena bendungan memiliki kerentanan terhadap kejadian gempa,” jelas Faisal.
Lebih lanjut, Faisal memaparkan dalam tahap operasional, informasi BMKG dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengaturan pengisian dan pengelolaan tampungan waduk, termasuk melalui koordinasi dengan Perum Jasa Tirta I (PJT I). Dengan demikian, informasi MKG tidak hanya digunakan ketika terjadi kondisi ekstrem, tetapi juga menjadi bagian dari pertimbangan rutin dalam pengelolaan sumber daya air.
Faisal menerangkan bahwa pengelolaan bendungan tidak dapat dipisahkan dari sistem hidrologi secara keseluruhan. Sistem tersebut mencakup hujan, wilayah hulu, badan air, hingga muara. Gangguan pada satu bagian dapat memengaruhi bagian lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan bendungan perlu mempertimbangkan dinamika air dalam satu kesatuan sistem, bukan hanya kondisi tampungan waduk.
“Jadi, keseimbangan ini perlu kita pantau dan kelola dengan baik. Informasi cuaca dan iklim menjadi penting untuk mengetahui perubahan pasokan air serta memperkirakan kebutuhan pengelolaan waduk,” ungkapnya.
Faisal juga menguraikan tantangan perubahan iklim yang berpengaruh terhadap ketersediaan air. Perubahan pola hujan dapat meningkatkan frekuensi dan cakupan wilayah terdampak hujan ekstrem, sekaligus memperluas risiko kekeringan. Dinamika tersebut juga berpengaruh terhadap pola musim, kondisi lahan, kebutuhan air, serta risiko bencana hidrometeorologi.
Salah satu fenomena yang perlu diantisipasi adalah El Niño, yang dapat menyebabkan curah hujan di sejumlah wilayah lebih rendah dari kondisi normal. Kondisi kering yang berlangsung lebih panjang dan intens dapat berdampak pada penurunan debit sungai, berkurangnya tampungan waduk, serta meningkatnya kebutuhan air untuk irigasi. Dampak berikutnya dapat berupa penyesuaian waktu tanam, penurunan produktivitas pertanian, hingga meningkatnya risiko kekeringan lahan.
Meski demikian, dampak El Niño tidak selalu sama di setiap wilayah. Pengaruhnya juga dipengaruhi oleh kondisi suhu muka laut di perairan Indonesia, pola monsun, serta waktu masuknya musim hujan. Ketika musim hujan mulai berlangsung di suatu wilayah, pengaruh El Niño terhadap kondisi hujan setempat dapat berkurang.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, pengelola bendungan perlu memperbarui perhitungan neraca air dan menyesuaikan pola pengelolaan waduk. Penentuan pola tanam, misalnya, perlu mempertimbangkan ketersediaan air dan prakiraan iklim, termasuk pilihan pola tanam padi-padi-padi atau padi-palawija-padi. Pengaturan prioritas distribusi air dan peningkatan efisiensi jaringan irigasi juga menjadi bagian dari langkah antisipasi.
“Dampak El Niño ini memang harus kita antisipasi. Informasi dari BMKG ingin kita dekatkan lagi dengan para pengelola bendungan di Indonesia agar dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan,” ungkap Faisal.
Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan bendungan harus mampu menghadapi dua kondisi yang sama-sama berisiko, yaitu kekurangan dan kelebihan air. Curah hujan yang terlalu sedikit dapat menyebabkan kekeringan dan defisit tampungan, sedangkan hujan berlebihan dapat meningkatkan risiko banjir. Menurutnya, diperlukan pengelolaan yang mempertimbangkan keseimbangan ketersediaan air serta kesiapsiagaan terhadap perubahan kondisi cuaca dan iklim.
Dalam mendukung pengelolaan tersebut, BMKG memiliki infrastruktur pengamatan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh para pengelola bendungan. Saat ini, BMKG mengoperasikan lebih dari 10.800 alat observasi utama (aloptama) yang mengirimkan data secara otomatis dan real-time ke pusat kendali di Kemayoran dan Denpasar. BMKG juga didukung sistem komputasi berkinerja tinggi (High-Performance Computing/HPC) serta jaringan diseminasi informasi untuk menyampaikan hasil pengamatan dan prakiraan kepada pengguna.
Layanan informasi BMKG mencakup berbagai skala waktu, mulai dari prakiraan cuaca jangka sangat pendek (nowcasting) untuk tiga hingga enam jam ke depan, prakiraan harian, dasarian, bulanan, dan tahunan, hingga proyeksi iklim jangka panjang. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyusun skenario pengelolaan waduk berdasarkan kondisi iklim yang diprakirakan, baik dalam kategori basah, normal, kering, maupun sangat kering.
Selain prakiraan dan rekomendasi iklim, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dapat menjadi salah satu opsi dukungan pada periode kering untuk membantu meningkatkan pasokan air ke waduk. Pelaksanaannya dilakukan berdasarkan analisis kondisi atmosfer dan potensi pertumbuhan awan, dengan mempertimbangkan lokasi serta kebutuhan pengelolaan sumber daya air.
Faisal juga menekankan pentingnya pendekatan prakiraan berbasis dampak (impact-based forecast). Melalui pendekatan ini, informasi BMKG tidak hanya menyampaikan potensi kejadian cuaca, tetapi juga menjelaskan kemungkinan dampaknya terhadap masyarakat, infrastruktur, dan sektor-sektor yang bergantung pada kondisi cuaca dan iklim.
“Ketika BMKG menyampaikan akan terjadi hujan sangat lebat, informasi itu tidak cukup hanya menyebutkan lokasi hujannya. Kita juga perlu mengetahui potensi dampaknya, seperti wilayah yang berisiko banjir atau longsor. Demikian juga ketika kondisi lebih kering diprakirakan terjadi, informasi tersebut harus diikuti pendampingan kepada pemerintah daerah, masyarakat, dan komunitas agar dapat mengantisipasinya,” paparnya.
Selain risiko hidrometeorologi, aspek kegempaan juga menjadi perhatian dalam pengelolaan bendungan. Faisal mengingatkan pentingnya pemanfaatan peralatan pemantauan dan informasi geofisika untuk mendukung keselamatan infrastruktur. BMKG memiliki tenaga teknis dan ahli instrumentasi yang bertugas memastikan peralatan pengamatan berfungsi dengan baik, termasuk melalui pemeliharaan dan perbaikan ketika ditemukan gangguan.
Ia mencontohkan pemanfaatan instrumen pemantauan untuk mendukung kajian mikrozonasi dan pemantauan aktivitas kegempaan. Keberadaan sensor di sekitar infrastruktur bendungan dapat menjadi bagian dari upaya memperoleh informasi mengenai kondisi geofisika dan potensi risiko yang perlu diantisipasi. Faisal juga menyinggung keberadaan stasiun geofisika di kawasan Bendungan Sutami dan Lahor yang telah dibangun sejak masa pembangunan bendungan.
“BMKG memiliki investasi dalam pemasangan berbagai sensor dan peralatan pengamatan. Kami berharap peralatan serta informasi yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan baik dan dilibatkan dalam pengelolaan bendungan. Kami juga memiliki tenaga teknis yang siap mendukung pemeliharaan dan perbaikan peralatan agar tetap berfungsi,” tegasnya.
Melalui pemanfaatan informasi MKG, dukungan teknologi pengamatan, serta kolaborasi antara BMKG dan para pengelola bendungan, pengambilan keputusan diharapkan semakin berbasis data dan mempertimbangkan risiko yang berkembang. Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keandalan infrastruktur bendungan, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak perubahan iklim dan potensi bencana.***
