Jakarta, The Indonesian Time - Memiliki lebih dari 680 juta penduduk sebagai kekuatan pendorong utama, membuat kawasan ASEAN menjadi salah satu pasar digital paling dinamis dan berkembang pesat di dunia. Berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2024 yang disusun oleh Temasek, Bain & Company, dan Google, nilai ekonomi digital Asia Tenggara tercatat mencapai USD263 miliar dalam gross merchandise value (GMV) pada tahun 2024, dengan pendapatan sekitar USD89 miliar.
Di tengah peningkatan signifikan ekonomi digital di Asia Tenggara, Indonesia juga telah menjadikan ekonomi digital sebagai salah satu agenda utama Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2024 lalu, kontribusi ekonomi digital Indonesia tercatat mencapai USD90 miliar dan diproyeksikan akan melampaui USD110 miliar pada tahun 2025. Nilai tersebut bahkan diperkirakan dapat meningkat signifikan hingga mencapai USD360 miliar pada tahun 2030, dengan kontribusi sektor e-commerce diperkirakan sekitar USD150 miliar.
“Angka-angka ini menyoroti peluang dan keragaman pertumbuhan di seluruh Asia Tenggara. Dan di sinilah ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) menjadi krusial. ASEAN DEFA mewakili komitmen kita untuk mewujudkan ekonomi digital hingga USD2 triliun pada tahun 2030, yang mendorong inovasi, inklusivitas, dan ketahanan,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam The 14th ASEAN Digital Economy Framework Negotiating Committee Meeting, Selasa (7/10).
Menjadi inisiatif Indonesia saat Keketuaan ASEAN 2023 lalu, ASEAN DEFA bertujuan untuk mempercepat transformasi ekonomi digital ASEAN melalui kerja sama yang lebih erat, harmonisasi regulasi lintas negara, peningkatan interoperabilitas sistem digital, serta pemberdayaan UMKM dan talenta digital. Selain itu, DEFA juga diharapkan menjadi landasan kuat bagi perkembangan ekonomi digital di ASEAN dengan potensi nilai ekonomi digital mencapai USD2 triliun di tahun 2030.
Di samping itu, Menko Airlangga menjelaskan bahwa selain pertumbuhan yang pesat, pengembangan ekonomi digital juga memiliki sejumlah tantangan seperti pasar digital ASEAN yang masih terfragmentasi, perbedaan peraturan dari satu negara ke negara lain, kebijakan data yang belum selaras, dan banyak UKM yang belum dapat berekspansi ke luar batas negara asal. Dengan demikian, ASEAN DEFA menjadi kerangka penting dalam menjaga momentum pertumbuhan dan menentukan masa depan ekonomi ASEAN.
Hingga Putaran ke-13 di Hanoi, Vietnam, telah disepakati 19 dari 36 artikel (52,78%) dengan kemajuan dalam berbagai isu teknis. Putaran ke-14 di Jakarta saat ini menargetkan kesepakatan perundingan mencapai 70% untuk core dan value-added paragraphs, sehingga hasilnya dapat diadopsi dalam ASEAN Economic Ministers (AEM) ke-57 dan AEC Council ke-26 yang dijadwalkan pada Oktober 2025. Beberapa isu utama yang dibahas meliputi Non-Discriminatory Treatment of Digital Products (NDTDP), Cross-Border Transfer of Information (CBTI), Source Code, Location of Computing Facilities (LOCF), serta kerja sama sistem kabel bawah laut telekomunikasi.
Perundingan DEFA akan dilanjutkan dengan mekanisme joint monitoring, peningkatan peran sektor swasta, technical assistance, serta pembentukan dispute mechanism guna memastikan implementasi yang efektif. Penyelesaian keseluruhan draft perjanjian ditargetkan pada awal 2026, dengan penandatanganan final diharapkan berlangsung pada kuartal ketiga 2026.
“Kita harus menggandakan upaya untuk memastikan ASEAN DEFA menjadi kerangka kerja digital pertama di dunia yang bersifat regional, modern, komprehensif, dan visioner untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial di seluruh ASEAN,” pungkas Menko Airlangga.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Ali Murtopo, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, DEFA NC Chair Prewprae Chumrum, dan Director Market Integration ASEAN Secretariat Dr. Le Quang Lan.***
